LAPORAN: WIDODO BOGIARTO
Selasa, 23 Januari 2024, 00:11 WIB
Presiden Joko Widodo dinilai telah kebablasan karena menggunakan lembaga negara untuk meloloskan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ke tampuk kekuasaan seperti yang diinginkannya.
Hal itu disampaikan Sejarawan Anhar Gonggong dalam diskusi yang digelar di Kampus Unika Atma Jaya Jakarta seperti dikutip Senin (22/1).
“Dia (Presiden Jokowi) melompati aturan yang ada untuk menempatkan anaknya ke tempat yang dia inginkan. Kebetulan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) adalah adik iparnya. Dari situ permainan kostitusi berlangsung,” kata Anhar.
Anhar mengingatkan bahwa munculnya era reformasi merupakan akibat Indonesia selama 30 tahun dipimpin secara otoriter. Saat itu tidak mungkin ada orang yang bicara tentang pergantian pemerintahan.
Menurut Anhar, sebenarnya rezim otoriter Soeharto bermula saat pendirian Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta Timur tahun 1972. Saat itu semua birokrat harus memilih Golkar.
“Saya dulu PNS anggota Korpri yang underbow Golkar tapi tidak pernah nyoblos. Karena Golkar pasti menang. Jadi buat apa ke TPS. Saat itu marak serangan fajar sehari sebelum pemilu dengan memberikan beras dari pintu ke pintu,” kata Anhar.
Sementara itu Ibu Sumarsih (ibunda Wawan korban Tragedi Semanggi 1 tahun 1998 ) menyampaikan pendapat bahwa saat ini revolusi mental yang digagas Presiden Jokowi telah gagal.
“Padahal Jokowi sempat menyatakan dia adalah anak kandung reformasi tapi malah berkolusi dengan mengangkat anaknya sebagai cawapres,” sesal Ibu Sumarsih.
Sedangkan Prof Muradi mendorong aparat TNI, Polri dan intelijen bersikap profesional dan netral dalam pemilu. Mereka tidak boleh masuk politik praktis.
“Mereka harus berjarak dengan politik praktis,” kata Muradi.
Ketua Umum Alumni Orange Apriyanto Tambunan melanjutkan bahwa diskusi digelar atas keresahan lantaran muncul tanda-tanda reformasi telah diperkosa rezim berkuasa dengan memanfaatkan lembaga negara untuk menabrak konsitusi yang sudah ada.
“Harapan kami sebagai masyarakat sipil meminta agar aparat kepolisian dan TNI untuk tetap netral dalam masa pemilu ini,” kata Apriyanto.
Ketua panitia acara Dhono Hendaru menambahkan, acara diskusi ini merupakan kerja sama sejumlah pihak yang peduli terhadap demokrasi.
“Kegiatan diskusi ini merupakan rangkaian acara reuni alumni bertema Back To Kampus yang digagas oleh Universitas Atma Jaya, Perkumpulan Alumni UAJ, KBA Fiabikom, Lingkar Mahasiswa Semanggi, Alumni Orange Indonesia serta Gerakan Aktivis Lintas Generasi Tegak Lurus Reformasi,” kata Dhono.
EDITOR: WIDODO BOGIARTO