Apa yang bisa diharapkan keluarga dan korban pelanggaran HAM berat masa lalu ketika Prabowo menjadi presiden?

Namun, ada pula kalangan yang optimistis, Pemerintahan Prabowo bisa menjadi “pintu awal membuka rekonsiliasi”, karena adanya preseden korban penculikan dan kalangan aktivis 98 yang merapat mendukung Kubu Prabowo.

Maria Catarina Sumarsih membuka sebuah lemari kayu, sambil menunjukkan sebuah buku favorit yang belum habis ia baca. Buku itu berjudul “Ratu Adil: Ramalan Jayabaya & Sejarah Perlawanan Wong Cilik” karya Sindhunata.

Kata Sumarsih, buku ini sangat mencerminkan dirinya sebagai keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu dalam mencari keadilan.

“Saya ini wong cilik yang kemudian saya melakukan perlawanan kepada negara … yaitu dengan melakukan Aksi Kamisan yang dimulai pada tanggal 18 Januari 2007,” katanya.

Sambil berlalu menghidupkan komputer, perempuan 71 tahun ini melewati lemari lainnya yang berdiri tepat di ruang tamu. Di dalamnya penuh berisi foto lawas pria muda.

Pria itu adalah Bernardinus Realino Norma Irmawan alias Wawan.

Anak laki-laki semata wayang dari pasangan Sumarsih dan Jamari Arief Priyadi. Mahasiswa dari Universitas Atmajaya ini meninggal karena jantungnya tertembus peluru tajam ketika berunjuk rasa menuntut reformasi pada Tragedi Semanggi I, 13 November 1998 silam.

Hari itu, Sumarsih menjalani rutinitasnya: membaca buku, menulis, dan terkadang membaca koran. Apa yang membedakan hari ini adalah: undangan untuk hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) sudah menunggu.

Sumarsih segera bergegas berangkat ke TPS 103 setelah memanggil putrinya, Irma Normaningsih dan suaminya.

“Lokasi TPS-nya tidak jauh dari sini,” katanya.

Di tengah perjalanan Sumarsih juga menyapa beberapa tetangga untuk menyinggung pencoblosan yang akan menentukan nasib Indonesia lima tahun mendatang.

“Ayo Bu, datang nyoblos.”

Setelah menyerahkan undangan dan KTP kepada petugas KPPS, Sumarsih beserta suami dan putrinya secara memperoleh urutan antrean 63, 64 dan 65.

“Surat suara itu saya tusuk semuanya. Harapan saya, kertas suara saya tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan,” kata Sumarsih yang menggambarkan dirinya sebagai “Golput cerdas”.

Golput cerdas: Tidak memilih, tapi tetap menggunakan hak suaranya sebagai harapan agar politikus yang menang pemilu melakukan introspeksi, kata Sumarsih.

Introspeksi yang dimaksud adalah memikirkan kenapa kasus korupsi masih terjadi, penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu masih digantung, dan kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat tetap terjadi.

“Karena saya sebagai rakyat, saya berpengalaman selalu dibohongi oleh para penguasa. Janji-janjinya bagus, tapi setelah berkuasa, mereka tidak menepati janjinya.” tambah Sumarsih.

Pada 2007, Sumarsih mengatakan pernah dijanjikan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, khususnya Tragedi Semanggi I. Tapi hal ini tidak berjalan.

Kemudian, pada 2014, Sumarsih mengaku terpincut dengan salah satu Nawa Cita Jokowi-Jusuf Kalla untuk menegakkan supremasi hukum dalam kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Tapi kemudian, janji ini pun kandas.

Saat Jokowi-JK menang dalam hitung cepat Pemilu 2014, Sumarsih bahkan sempat berkampanye memenangkan pasangan ini, dan berniat untuk menghentikan Aksi Kamisan.

Tapi rencananya itu diurungkan karena saat pertengahan pemerintahannya, Jokowi-JK merangkul mantan pejabat militer orde baru masuk ke dalam kabinet.

Di Pilpres 2024, Prabowo Subianto dan pasangannya Gibran Rakabuming Raka diperkirakan menang satu putaran berdasarkan hasil hitung cepat.

Dengan ‘kemenangan’ pasangan ini, Sumarsih mengatakan, ke depan “semakin sulit untuk menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat”.

Namun, ia tetap percaya kepala negara nantinya akan mengambil sumpah jabatan. Dalam sumpah jabatan ini, presiden dan wakilnya wajib mematuhi konstitusi dan Undang Undang Dasar 1945.

Sumarsih menyinggung UUD 1945, Pasal 28I ayat (5) yang berbunyi:

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang- undangan”.

“Jadi mestinya siapapun yang jadi presiden itu harus mempertanggungjawabkan pelanggaran HAM,” jelas Sumarsih.

Aksi Kamisan yang telah 17 tahun berjalan, kata Sumarsih akan terus dilakukan ke depan siapapun presidennya sampai ada pengungkapan kebenaran dan penghukuman bagi pelakunya.

Di sisi lain, meskipun Prabowo memiliki masa lalu yang kelam, tapi ia dan pasangannya Gibran Rakabuming Raka punya komitmen terhadap penegakkan HAM – walaupun tidak eksplisit menjelaskan penyelesaian kasus pelanggaran HAM Berat masa lalu.

Pasangan ini punya janji: “Melindungi hak asasi manusia (HAM) seluruh warga negara dan menghapus praktik diskriminasi sesuai dengan tata aturan yang berlaku”.

‘Bukan terkejut lagi, mau pingsan malah’

Di lokasi terpisah, Paian Siahaan punya sikap berbeda dengan Sumarsih.

Paian Siahaan adalah ayah dari Ucok Munandar Siahaan, satu dari 13 aktivis yang hilang pada Mei 1998.

Ia menggunakan hak suaranya, dan memilih pasangan yang masih dianggap memungkinkan bisa menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, terutama kasus penculikan.

“Kalau tidak memilih, artinya tidak berjuang. Artinya saya tidak berusaha,” kata Paian jelang pemungutan suara di lingkungan tempat tinggalnya di Depok, Jawa Barat.

Namun, BBC News Indonesia kembali menghubungi Paian setelah hitung cepat dan hitung nyata dari KPU dipublikasi yang menunjukkan jagoannya kalah, sementara pasangan Prabowo-Gibran berada di puncak suara.

“Bukan terkejut lagi, mau pingsan malah melihat itu. Karena kita tidak menyangka,” kata Paian merespons hasil hitung cepat dan hitung nyata KPU yang masih bergulir.

“Kalau kami tetap memperjuangkan, siapa pun jadi presidennya. Meskipun Prabowo jadi presidennya, tetap berjuang. Kalau saya bilang ditembak mati, mau untuk memperjuangkan anak saya ini,” tambah pria 78 tahun.

Berharap pada keberlanjutan PPHAM

Ia tetap menyelipkan satu harapan dalam pemerintahan ke depan, dan akan terus diperjuangkan: mencari anaknya yang hilang 25 tahun silam. Dalam hal ini, Paian masih percaya pencarian itu akan dilanjutkan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (Tim PPHAM).

Tim PPHAM dibentuk Presiden Jokowi untuk menegakkan dan menuntaskan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Setidaknya terdapat 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk Tragedi Semanggi dan penculikan aktivis yang dijanjikan akan diprioritaskan selesai melalui jalur non-yudisial.

“PPHAM itu ada unsur melakukan pencarian di dalam Kepres-nya [Keputusan Presiden] itu. Bukan hanya bantuan. Tapi pencarian juga,” kata Paian.

Paian akan terus menyuarakan agar kebenaran terungkap ke depannya. “Tapi paling tidak, dia tidak bisa melakukan… tidurnya tidak nyenyak kalau kita selalu meminta pertanggungjawabannya,” katanya.

‘Jangan hilangkan jejak-jejak kami’

Setitik harapan dalam estafet pemerintahan di Indonesia hari ini juga disampaikan oleh penyintas pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh pada 1998.

Saifuddin adalah korban Tragedi Rumoh Geudong. Pada usia lima tahun, dirinya sempat disekap dan disetrum dan hampir mati karena ditenggelamkan di sebuah sumur. Sementara itu, ayah Saifuddin ditahan di Rumoh Geudong karena dituduh terlibat Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Saifuddin mengaku menerima siksaan yang masih meninggalkan trauma sampai saat itu.

Lebih dua puluh kemudian, Jokowi meniup peluit “Kick Off” pada Juni 2023 lalu sebagai tanda dimulainya penyelesaian non-yudisional untuk dua belas kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia—termasuk tiga di antaranya kasus di Aceh.

Melalui mekanisme ini, pemerintah lewat Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PPHAM) melakukan serangkaian tahapan, mulai dari mengumpulkan data hingga pemenuhan hak korban berbasis kebutuhan sesuai hasil pendataan.

Untuk Rumoh Geudong sendiri, komunitas pendamping korban telah menyerahkan data sebanyak 53 orang korban berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) oleh Komnas HAM beberapa tahun silam. Namun, jumlah penerima skema pemulihan non-yudisial yang diambil menjelang Kick Off hanya 26 orang.

Saifuddin termasuk orang yang didata melalui skema penjangkauan korban yang sebelumnya belum didata akhir tahun lalu.

Namun, menurut Saifuddin, pendataan yang dilakukan oleh Tim PPHAM tersebut terkesan belum matang, dan tidak punya prosedur yang jelas dan terukur bahkan yang paling mengecewakan ialah keputusan tim tersebut untuk tidak menginput namanya sebagai korban yang masuk ke dalam skema non-yudisial PPHAM.

“Saya kan korban, masih kecil waktu saya masih umur 5 tahun. Saya ditangkap sama tentara Kopassus Rumoh Geudong, tetapi waktu saya lapor, katanya saya nggak bisa dianggap korban, karena masih anak kecil,” kata Saifuddin.

Menurut Saifuddin, penanggung jawab program PPHAM di Aceh beralasan kalangan korban anak seperti dirinya lebur ke dalam data orang tuanya sebagai korban, sehingga Saifuddin tidak berstatus sebagai penerima bantuan mandiri dalam pemenuhan hak dalam skema non-yudisial ini.

Artinya Saifuddin hanya berstatus sebagai anak dari korban dan dinafikan statusnya sebagai korban langsung.

Saifuddin mengaku sempat meminta agar dirinya dijadikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Permintaannya ini menurut Saifuddin mengacu kepada Inpres Nomor 2 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Tim PPHAM yang di dalammya mengatur tentang sejumlah kesempatan termasuk peluang kerja.

Sementara itu, Ainal Mardhiah merupakan korban lainnya di Pidie yang pernah disekap dan disiksa sekitar tiga bulan di dua tempat berbeda, yakni di Pos Sattis Pinto Sa, dan Pulo Keunari.

Perempuan 53 tahun ini dipaksa mengaku menyuplai logistik seperti beras kepada GAM.

Dalam serangkaian interogasi, ia melewati adegan pelecehan, dan tubuhnya berkali-kali disetrum. Ia mengalami keguguran anak keduanya dengan usia kehamilan empat bulan.

Namun, Ainal Mardhiah tidak mau mengakui sesuatu yang tidak dilakukannya sehingga mereka melepaskannya.

Ainal Mardhiah merasa diperlakukan tidak adil oleh mekanisme penyelesaian non-yudisial PPHAM, karena tidak masuk dalam daftar korban.

Namun, nama suaminya, Hasyim Rasyid masuk ke dalam daftar korban yang menerima pemenuhan hak untuk korban pelanggaran berat masa lalu melalui mekanisme non-yudisial.

“Padahal kami korban, dua-duanya korban. Kok saya nggak bisa?” keluh Ainal Mardhiah.

Sambil menangis, Ainal Mardhiah berharap pendekatan non-yudisial ini dapat diteruskan pemerintahan selanjutnya dengan catatan adanya pengakuan lebih konkret serta meluas terhadap para korban. Para korban langsung harus masuk ke dalam daftar.

Ainal Mardhiah amat khawatir jika kelak nanti negara tidak mengakui pengalaman traumatis kekerasan yang telah menimpa orang-orang seperti dirinya.

“Jangan hilangkan jejak-jejak kami. Perjuangan ini, itu yang nggak masuk datanya jangan sampai dihilangkan, itu saja. Apalagi kami yang belum terdata ini.

Presiden Jokowi kemarin, kan barusan, dulu Rumoh Geudong-nya yang diterima sekarang barusan bukan sebelas kemarin ada pos-pos Sattis semuanya sudah diterima, jangan sampai nanti dihilangkan itu,” Ainal Mardhiah mengurai asa.

Sementara itu, selaku korban Pos Sattis Rumoh Geudong, Saifuddin mengaku was-was dalam estafet kepemimpinan Indonesia setelah periode Jokowi. Masa lalu kelam Prabowo itu membuat Saifuddin ragu bahwa estafet akan diteruskan dengan baik.

“Kalau dibilang tenang, saya nggak tenang sih… Cuma kalau untuk berubah itu hak dia,” tegas Saifuddin.

‘Suara dari seberang’

BBC News Indonesia juga berbicara dengan seorang penyintas tragedi 1965-1966, Pambudi. Mantan tahanan politik di Pulau Buru ini mengakui sebagai pendukung Jokowi yang memilih Prabowo sebagai presiden di Pilpres 2024.

“Saya sendiri di kalangan kawan-kawan 65 memang sangat berseberangan,” kata Pambudi. Dalam Tragedi 1965-1966, diperkirakan ratusan ribu hingga jutaan orang diduga dibunuh karena dituduh terlibat PKI dan sebagian dipenjara tanpa proses pengadilan.

Dengan memilih Prabowo, kata Pambudi, dapat menjadi “pintu awal untuk membuka rekonsiliasi”. Hal ini merujuk pada sejumlah kalangan aktivis 98 yang bergabung dalam kubu Prabowo, di antaranya Budiman Sudjatmiko.

“Kalau dalam konteks bisa dipercaya, kita jangan pesimis dulu … Ya kita pegang omongannya saja, andai kata kalau meleset. Kalau kita bicara pada dosa-dosa kan ditanggung Prabowo sendiri,” kata Pambudi.

Ia juga tak bisa menutup mata bahwa ada dendam politik dari peristiwa 65 dan ‘pembelokan sejarah di era orde baru’. “Tetapi kan harus berpikiran realistis. Bayangkan 58 tahun, tidak selesai-selesai,” katanya.

Terkait dengan pengungkapan kebenaran dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, Pambudi mengatakan: “Sekarang bicara kebenaran, semua pada ngotot benar. Kalau saya, terserah kebenaran oleh masing-masing, yang jelas bahwa Jokowi bukan pengkhianat bangsa”.

Selain itu, Pambudi juga akan mengawal Prabowo agar bisa melanjutkan kebijakan Jokowi terkait dengan Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu yang tertuang dalam Instruksi Presiden maupun Keputusan Presiden.

Dalam evaluasinya, penyintas dan keluarga pelanggaran HAM berat masih “mengemis” untuk memperoleh surat keterangan sebagai korban. Lalu, banyak keluarga dan penyintas 65 yang memperoleh stigma negatif di tengah masyarakat.

“[Harapannya] bukan hanya diperbaiki saja, ditindaklanjuti, karena terutama korban 65 anak-anaknya mencari sesuap nasi saja susah. Jangankan yang menjadi ASN, yang kerja kelihatan berhasil itu pun ditekan. Sehingga, kebanyakan yang tidak kuat itu stres,” kata Pambudi.

BBC News Indonesia telah menghubungi sejumlah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran untuk mengomentari hal ini, namun belum mendapat respons.

Dalam satu debat capres, Prabowo mengatakan:

“Saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol (tahanan politik) yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya, membela saya.

Jadi, masalah HAM jangan dipolitisasi. Jadi kalau memang keputusan mengadakan Pengadilan HAM ya kita adakan pengadilan HAM. Tidak ada masalah.”

Budiman Sudjatmiko dalam saat wawancara dengan koresponden BBC News untuk Asia Tenggara, Jonathan Head, mengatakan, “Orang berubah setelah 25 tahun [reformasi], sama seperti saya yang berubah,” kata Budiman. “Kami berdua telah bergeser ke tengah.”

Budiman bersama enam dari sembilan penyintas penculikan di era orde baru merapat bersama kubu Prabowo.

“Tantangan kami [hari ini] bukan melawan otoritarianisme, tantangan kami adalah melawan ketidaksetaraan, keterbelakangan, baik di tingkat nasional dan global,” kata Budiman yang meyakini juga Prabowo akan melanjutkan apa yang sudah dikerjakan Jokowi.

Kembali ke kediaman Sumarsih di bilangan Jakarta Barat.

Ia masih berkomitmen terus menyuarakan agar kebenaran kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu diungkap, dan pelakunya diadili di Pengadilan HAM Ad Hoc. Jika terwujud, maka harapannya tidak muluk-muluk: agar kasus pelanggaran HAM berat tidak terjadi lagi di kemudian hari.

“Saya terus berjuang untuk mewartakan kebenaran dan keadilan, agar yang menjadi korban cukup kami sekeluarga. Cukup Wawan yang menjadi korban, tidak untuk orang lain,” kata Sumarsih.

Wartawan Rino Abonita di Aceh ikut berkontribusi dalam artikel ini.