Kasus Penculikan Aktivis, KAMSI : Kenapa SBY Tidak Pernah Jalankan Rekomendasi DPR

Jakarta, Gatra.com – Kesatuan Aksi Alumni dan Mahasiswa Semanggi (KAMSI) menilai pernyataan Agum Gumelar terkait kasus penculikan dan penghilangan paksa sejumlah aktivis di tahin 1997/1998 bukan pembunuhan karakter terhadap Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ketua KAMSI Atmajaya Ignatius Indro menilai SBY dan Agum sebaiknya memberikan keterangan kepada Komnas HAM dan Kejaksaan Agung terkait kasus pelanggaran HAM tersebut. Keterangan itu dapat memberikan rasa keadilan bagi para korban.

“Justru yang dibutuhkan saat ini adalah keadilan bagi para korban, bukan berpolemik,” kata Ignatius Indro melada wartawan di Jakarta, Minggu (24/3).

Keterangan SBY, sambung Ignatius, dapat dielaborasi dengan rekomendasi dari DPR RI terkait kasus tersebut yang diberikan pada tahun 2009. Namun rekomendasi tersebut sama sekali tidak pernah dijalankan oleh SBY.

Kedua jenderal ini merupakan anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memberhentikan Prabowo Subianto dari kemiliteran. Atas penyelidikan DKP menyimpulkan Prabowo terlibat dalam penculikan dan penghilangan paksa aktivis melalui ‘Tim Mawar’.

“Mengapa saat itu tidak menjalankan rekomendasi DPR? Padahal SBY itu adalah anggota DKP yang memberhentikan Prabowo. Daripada menuding melakukan pembunuhan karakter, sebaiknya datangi Komnas HAM berikan keterangan,” tutup Ignatius.

Empat rekomendasi DPR dalam kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998 meliputi pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc dan pencarian para korban. Kemudian rehabilitasi dan kompensasi kepada keluarga korban serta meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa.

Oleh : Abdul Rozak
Sumber : https://www.gatra.com/rubrik/nasional/403099-Kasus-Penculikan-Aktivis-KAMSI-Kenapa-SBY-Tidak-Pernah-Jalankan-Rekomendasi-DPR

Share via