PERNYATAAN PERS

Jakarta, 18 Mei 2017
Untuk disebarkan seluas-luasnya

Kepada YTH wartawan, editor, redaksi dan personil media lainnya,

Kami yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Alumni Semanggi, Jakarta merasa bahwa cita-cita reformasi yang jejak sejarahnya masih terasa, telah jauh melenceng. Reformasi yang kami perjuangkan dulu dimaksudkan untuk dinikmati oleh semua komponen bangsa, apapun agamanya, sukunya, kelas sosialnya dan latar belakang lainnya. Kami membayangkan Indonesia yang setiap hak warga negaranya dihargai sama, setiap orang punya kesempatan sama berpartisipasi dalam demokrasi, pemerintahan dan bentuk tata kehidupan lainnya. Berbagai peristiwa belakangan ini ternyata sangat bertentangan dengan cita-cita reformasi yang kami bayangkan dulu:

1. Rakyat kini dijejali dengan ilusi bahwa Indonesia ini penuh dengan musuh yang mengancam, dan musuh itu adalah sesama warga negara Indonesia yang berbeda latar belakangnya.
   
2. Ada wacana yang sangat kuat tentang betapa istimewanya satu golongan dibanding golongan lainnya, misalnya bahwa hanya golongan tertentulah yang berhak memegang jabatan publik.
   
3. Ada gerakan-gerakan yang masuk ke berbagai sendi negara yang percaya bahwa negara ini hanya pantas dikelola berdasarkan ide satu golongan.
   
4. Ada indikasi kuat kembalinya kekuatan Orde Baru ke kancah politik.
   
5. Pembiaran berbagai tindak kriminal seperti korupsi, ujaran kebencian (hate speech), adu domba, penggusuran semena-mena, pembubaran aspirasi warga baik oleh kelompok sipil maupun apparat keamanan.
   
6. Penggunaan pasal-pasal karet seperti penistaan agama, UU ITE (khususnya pasal 27 ayat 1 tentang kesusilaan dan 3 soal pencemaran nama baik) dan pasal pencemaran nama baik, yang marak digunakan untuk membungkam aspirasi politik warga maupun membungkan lawan politik.
   

1. Mengecam dan menolak tindak pidana berdasarkan pasal-pasal penodaan agama dalam kasus penistaan agama, karena pasal ini tidak sesuai dengan dasar negara kita yang tidak berlandaskan pada agama, tetapi kepada konsep kebangsaan (nation-state) yang dituangkan dalam wujud Pancasila. Kami menuntut dihapuskannya undang-undang dan pasal mengenai penistaan agama (yaitu Undang-undang No 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama dan pasal 156a dalam KUHP).
   
2. Menuntut kehadiran negara untuk segera menindak tegas segala upaya penyebarluasan faham maupun ucapan yang anti-Pancasila, anti-Kebhinekaan dan anti-NKRI dalam bentuk gerakan sektarian agama maupun politik primordial/politik identitas yang tidak sesuai dengan semangat kebangsaan yang telah disepakati oleh para pendiri negara kita. Setiap organisasi maupun wadah yang membuka ruang bagi penyebarluasan paham tersebut, harus ditindak secara hukum karena berpotensi memecah belah persatuan bangsa.
   
3. Menuntut pemerintah untuk segera menindak secara hukum siapapun warga negara maupun kelompok yang berupaya memanfaatkan sentimen suku, agama dan ras, memanaskan suasana untuk melakukan upaya makar terhadap pemerintahan yang sah. Penindakan ini bisa dilakukan dengan menggunakan aturan yang melarang penggunaan ujaran kebencian (hate speech), ancaman dan teror (baik teror fisik maupun psikologis) dan bukan menggunakan pasal-pasal karet.